Pilar Indonesia
» » Aktivis HAM: Pelanggaran Pemerintah Cina Terhadap Uighur Kategori HAM Berat

Aktivis HAM: Pelanggaran Pemerintah Cina Terhadap Uighur Kategori HAM Berat

Diposting oleh Pada Sabtu, Desember 21, 2019 | No comments

Diskusi tentang Uighur yang digelar FORJIM di Jakarta
Jakarta, Pilarindonesia.com - Peneliti Amnesty Internasional Indonesia, Papang Hidayat, menyebut pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur di Xinjiang dilakukan secara sistematis.

Dari hasil pantauan lembaganya, ia menyebut, telah terjadi pelanggaran HAM terhadap Uighur dan masuk katagori papan atas.

“Pelanggaran HAM atas Uighur ini masuk papan atas. Di atasnya persekusi sistematik terhadap Palestina yang diokupasi Israel, kemudian praktik apartheid Muslim Rohingya di Rakhine,” kata Papang dalam diskusi “Mengungkap Pelanggaran HAM terhadap Uighur” yang digelar Forum Jurnalis Muslim (FORJIM), di Jakarta, Jumat (20/12/2019), sore.

Karena masuk katagori pelanggaran HAM berat, lanjut Papang, kasus Uighur ini masuk dalam kampanye global Amnesty untuk persekusi minoritas paling parah.

Meski Papang sebagai keturunan Cina dan non-Muslim, tetapi ia mengaku mempercayai hasil penelitian Amnesty. Ia menyampaikan laporan dari apa yang telah dikerjakan oleh Amnesty.

Data tersebut, menurut Papang, bersumber dari tim Amnesty Internasional yang menangani isu Uighur.

"Tim ini saya kenal dekat dan mereka bisa dipercaya," tuturnya.

Papang mengungkapkan, sejuta orang dari kelompok minoritas yang ditahan di kamp-kamp pemerintah Cina memang sebagian besar dari etnis Uighur. Sebagian lainnya berasal dari Kazakhstan dan Tajikistan. Mereka ditahan di kamp-kamp rahasia dan tak bisa diakses oleh keluarga.

“Ada istilah deradikalisasi. Kalau di sini ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, mungkin di sana ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Cina,” kata Papang sembari tersenyum.

Angka sejuta tersebut, lanjut pria yang juga peneliti KontraS itu, bagi Cina yang berpenduduk 1,4 miliar jiwa, mungkin dianggap tidak seberapa. Tetapi tidak bagi negara-negara lain.

Mengenai istilah re-edukasi yang diklaim oleh Cina, hal itu disebut Papang sebagai cuci otak (brainwashing).

“Kalau saya bilang itu dicuci otak dengan cara penyiksaan dan perlakuan buruk menurut hukum internasional,” kata dia.

Bukti lain bentuk pelanggaran HAM terhadap Uighur adalah pelarangan atas kebebasan berekspresi dan beragama.

Pada Ramadhan lalu, ujar Papang, Amnesty Internasional mengungkap perlakuan buruk Cina terhadap Muslim Uighur. Mereka dilarang berpuasa.

“Semua anggota PKC yang muslim dilarang berpuasa. Masjid beberapa ditutup. Orang berjenggot ditangkap. Ada juga orang yang tidak ditangkap tapi diawasi,” kata dia.

Ngerinya, kata dia, saat ini Cina memiliki kuasa di tingkat internasional dengan kekuatan ekonomi global yang luar biasa. Amerika Serikat sudah tersaingi. Cina berpengaruh terhadap negara-negara lain di dunia.

Berita terkait Uighur

Awal Mula Islam Sampai kepada Etnis Uighur di Xinjiang 

Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Uighur Demo di depan Kedubes China Jakarta Usai Jumatan


“Seratus lebih Uighur mencari suaka politik di Thailand dideportasi paksa ke Cina. Saya tak tahu kalau di Indonesia, ada apa tidak,” kata dia.

Bahkan, China juga berpengaruh terhadap negara-negara Muslim. Buktinya, kata Papang, belum ada negara Muslim yang menyoal Uighur. Padahal lembaganya sudah memberikan berbagai laporan secara konsisten bila ada diskriminasi sistematik. Amnesty bahkan menyebut apartheid seperti Rohingya di Rakhine.

“China berpengaruh terhadap negara Muslim atas nama kerja sama ekonomi atau negara Muslim yang belum ramah HAM,” tanyanya retoris.

Selain Papang, diskusi juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Wakil Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera, Ketua Lembaga Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi dan SVP Global Humanity and Philantropy ACT-GIP Syuhelmaidi Syukur.

Laporan: Anwar Aras
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya