Pilar Indonesia
» » Menanti Terobosan 100 Hari Kerja Prof Mahfud sebagai Kemenkopolhukam

Menanti Terobosan 100 Hari Kerja Prof Mahfud sebagai Kemenkopolhukam

Diposting oleh Pada Sabtu, November 02, 2019 | No comments

Prof. Mahfud MD. Foto: Twitter Mahfud MD
Di antara sekian banyak profesor hukum di negeri ini, Prof. Mahfud adalah salah satu idola saya, disebabkan karena beliau adalah simbol ilmuwan Indonesia yang pada diri beliau berpadu antara scientific of low and scientific of religion. Sosok yang langka dalam pandangan saya.

Oleh sebab itu, pada detik-detik pengumuman Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf, saya berharap Prof. Mahfud disebut namanya sebagai Jaksa Agung RI. Namun kenyataannya beliau diamanahi sebagai Menkopolhukam.

Sebagai orang yang sementara dan secara terus menerus belajar ilmu hukum, maka sudah barang tentu saya banyak menaruh harapan akan rule of low yang makin sehat dengan semangat restoratif justice system yang berorientasi pada equality be for the low, sehingga sila ke lima Pancasila teraplikasikan secara baik di dalam sistem politik hukum kita.

Salah satu terobosan besar Menkopolhukam yang baru, yang kita nantikan adalah sejauh mana keberanian Prof. Mahfud mengambil langkah tegas dan konkrit terhadap keberadaan kaum separatis di Papua yang sampai saat ini tetap eksis dan tidak pernah berhenti melakukan agitasi dan provokasi dengan cara hit and run, baik kepada aparat keamanan maupun kepada masyarakat sipil. Entah itu kepada penduduk asli Papua maupun kepada suku pendatang, dan aksi mereka ini sudah memakan ratusan korban jiwa yang tak berdosa maupun kerugian materil yang tak terhitung.

Terobosan baru yang mungkin saja pada sebagaian orang dianggap sebagai kebijakan yang tidak populer dan berisiko, yang penulis maksud adalah adanya poltical will Kemenkopolhukam untuk merubah status kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang selama ini disematkan kepada kaum separatis Papua menjadi kelompok teroris Papua atau nama lain yang sepadan.

Saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh gerombolan KKB di Papua selama ini tidak ada bedanya dengan tindakan terorisme yang banyak terjadi di negara lain. Bahkan, teroris yang ada di Indonesia, yakni melakukan segala macam cara untuk meraih kepentingan mereka, termasuk dengan menghalalkan darah orang lain, tidak peduli orang bersalah atau tidak. Bahkan, teroris Papua punya kepentingan multidimensi, yakni kepentingan materi, penghilangan nyawa (genocida) dan eksistensi kelompok.

Apabila kelompok pengacau Papua hanya berstatus sebagai kelompok kriminal, walaupun ditambah kata bersenjata yang disingkat dengan KKB, maka saya pesimis masalah Papua tidak akan tuntas dalam waktu dekat. Malah ada kecendrungan tensinya akan semakin meningkat di masa mendatang.

Peningkatan status KKB Papua oleh pemerintah sebagai kelompok teroris bisa menjadi win-win solution. Atau bisa menjadi solusi konflik yang permanen, juga sekaligus sebagai realitas penegakan hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat. Selama ini aparat keamanan hanya memfokuskan gerakan perburuan teroris dan kelompok radikal hanya kepada kelompok Islam, dan itu menjadi fakta sesuai penjelasan salah seorang profesor di Makassar yang kebetulan bermitra dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya deradikalisasi.

Dia menyebut bahwa saat ini sudah kurang lebih 2000 terduga teroris yang tertangkap oleh tim Densus 88 Antiteror, 100 persen orang Islam, maka hal ini akan menjadi paradoks dengan kondisi di lapangan, di mana belum lama ini kita menyaksikan puluhan pendatang yang di bantai di Wamena, dan beberapa kasus sebelumnya di wilayah Papua lainnya, yang saban hari kita saksikan di media.

Lalu kemudian penangkapan terduga teroris yang massif di seluruh Indonesia seakan memberi gambaran kepada publik bahwa ada ketidak seimbangan perlakuan antara mereka yang terduga teroris, yang kebetulan mayoritas Muslim dengan mereka yang juga tak kalah bengisnya membunuh orang dengan cara yang sadis serta tak berprikemanusiaan, dan dengan secara gamblang ingin melepaskan diri dari NKRI.

Padahal, kalau ditelisik lebih dalam, mereka yang merasa diri berjuang untuk mendirikan khilafah dengan menyebut pemerintah sebagai thogut (terorisme), dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, secara visi dan misi nyaris juga tidak ada bedanya dengan kelompok bersenjata Papua yang juga tidak mengakui pemerintahan yang sah dan akan mendirikan negara Papua yang berdaulat. Yang membedakan dalam hal ini hanyalah perlakuan pemerintah saja. Kelompok yang ditindak dengan tegas dengan alasan ancaman ideologi khilafah dengan orkestra penindakannya sangat masif dan terstruktur. Akan tetapi, kelompok yang satunya hanya ditindak dengan status kriminal dengan perlakuan standard operasi penanggulangan kelompok kriminal bersenjata. Padahal hakekat, dari keduanya mempunyai tujuan dan bahaya yang sama terhadap keutuhan NKRI sebagai negara yang berdaulat dan berdasarkan pancasila.

Bila ada dua anak yang nakal, dan keduanya menimbulkan hakekat ancaman yang sama, maka seyogyanya negara sebagai orangtua kandung harus hadir dalam perlakuan yang sama pula kepada anak-anaknya. Dalam hal ini kepada warganya, yakni menegakkan hukum yang berkeadilan terhadap keduanya. Hanya dengan cara inilah Papua bisa kondusif dan tetap berada dalam pangkuan ibu pertiwi dengan keberanian Prof. Mahfud mengganti status KKB dengan label kelompok teroris Papua. Dengan demikian, tim Densus 88, tim penanggulangan teror (gultor) dan tim antiteror lainnya dari satuan TNI mempunyai kekuatan hukum untuk ikut serta menumpas kelompok teroris separatis di mana pun berada di wilayah republik ini, dan pada puncaknya Republik Indonesia bebas dari tindakan terorisme dan separatisme, tetap utuh dari Sabang sampai Merauke, serta terpandang di mata dunia.

Penulis : Muhammad Iqbal, SAg SH MH., pengurus Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminal Indonesia (MAHUPIKI) Sulawesi Selatan 

Isi keseluruhan tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis 
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya