Pilar Indonesia
» » Soal Ahmadiyah, MUI Sudah Pernah Keluarkan Fatwa Sesat?

Soal Ahmadiyah, MUI Sudah Pernah Keluarkan Fatwa Sesat?

Diposting oleh Pada Minggu, Juli 07, 2019 | No comments

Aksi penolakan terhadap kelompok Ahmadiyah beberapa tahu silam. Dok. Internet 
Jakarta, Pilarindonesia.com - Keberadaan kelompok Ahmadiyah sudah pernah menjadi pembahasan serius di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dikutip dari Tribunnews.com, Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin, kala itu, mengatakan Ahmadiyah adalah ajaran agama yang menyimpang serta sesat. Alasan utamanya yakni mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad yakni Mirza Ghulam Ahmad.

"Ahmadiyah itu merupakan kelompok menganut paham menyimpang, mengakui nabi setelah nabi Muhammad SAW," ujar Ma'ruf saat rapat dengan Komisi VIII DPR, pada Kamis (17/2/2011) silam.

Karena dianggap sebagai kelompok sesat, tidak hanya MUI yang mengecamnya, tapi seluruh dunia mulai dari OKI dan sebagainya. "Ahmadiyah menyimpang dari hukum dan standar cara berpikir," jelasnya.

Untuk itulah, MUI mengusulkan kepada pemerintah agar Ahmadiyah dibubarkan. Ma'ruf juga menilai bahwa Ahmadiyah harus dikategorikan sebagai kelompok non muslim. Serta melanggar Undang-undang karena telah melanggar UU Penodaan Agama.

"Ahmadiyah harus dinyatakan sebagai kelompok non muslim, sehingga ada penyelesaian tidak ngambang terus," jelasnya.

Dalam UU Penodaan Agama khususnya pasal 2 ayat 2 disebutkan, apabila ada penodaan agama dilakukan oleh organisasi, maka harus dibubarkan setelah ada pertimbangan Menteri Agama dan Presiden.

Jadi, lanjut Ma'ruf jangan salahkan majelis ulama karena ingin membubarkan, sebab karena itu pendekatannya. "Itulah memang pendekatannya," jelasnya.

Ma'ruf Amin merasa keheranan atas upaya pembubaran Ahmadiyah. Langkah tersebut dinilai terus mendapatkan penghalangan dari banyak pihak, tidak seperti saat MUI mencoba membubarkan jamaah Al-Qiyadah di Depok.

Berita terkait :

Gabungan Ormas Bubarkan Kegiatan Ahmadiyah di Gowa

Kenapa Kelompok Ahmadiyah di Sulsel Kembali Mencuat?

"Hanya memang ketika masalah Ahmadiyah responnya berbeda saat majelis ulama membubarkan Al Qiadah, ketika Ahmadiyah susah sekali," tegasnya.

Usaha pembubaran Ahmadiyah, dilihat Ma'ruf juga banyak pembelaan-pembelaan muncul. Ada yang mengatakan bahwa itu bagian dari kebebasan beragama, dan merupakan bagian dari perbedaan pendapat.

"Bahkan ada pembelaan-pembelaan bahwa itu bagian dari kebebasan beragama, perbedaan pendapat, Ahmadiyah bukan agama, bukan penyimpangan pendapat," jelasnya.

Majelis Ulama, lanjut Ma'ruf juga menerima saat pemerintah mengeluarkan SKB tentang Ahmadiyah.

"Majelis ulama menerima itu, tapi ternyata SKB tidak menyelesaikan persoalan, pelanggaran-pelanggaran ke Ahmadiyah tetap terjadi," tandasnya.

Sumber: Tribunnews.com

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya