Pilar Indonesia
» » Demo Bawaslu, Ikatan Keluarga Besar UI Tuntut Penuntasan Sengkarut Pemilu 2019

Demo Bawaslu, Ikatan Keluarga Besar UI Tuntut Penuntasan Sengkarut Pemilu 2019

Diposting oleh Pada Rabu, Mei 08, 2019 | No comments

Unjuk rasa di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (7/5)
Jakarta, Pilarindonesia.com - Gabungan aktivis Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (UI) menggelar unjuk rasa di kantor Bawaslu pusat, DKI Jakarta, Selasa (7/5).

Mereka mendesak Bawaslu untuk segera mengeluarkan rekomendasi kepada aparat keamanan dan tim kesehatan perihal terjadinya kematian lebih dari 500 orang anggota KPPS dan ribuan lainnya yang sedang sakit akibat penyelenggaraan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia.

"Kejadian tersebut dapat melanggar antara lain Pasal 359 KUHP, yang berbunyi; barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun," kata Djudju Purwantoro selaku koordinator advokasi hukum, melalui rilisnya.

Selain itu, dia juga meminta Bawaslu agar menghentikan dan mengusut tuntas atas banyaknya terjadi kecurangan proses Pemilu 2019 yang ditengarai berlangsung secara massif, terstruktur dan sistematis.

Djudju menjelaskan, pelaksanaan Pemilu 2019 ini patut diduga telah melanggar Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menegaskan kepada seluruh jajaran KPU PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun.

"Di Pasal 504 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menjelaskan; kepada setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan, perhitungan suara atau sertifikat hasil penghitungan suara sebaaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta," terang Djudju.

Pendemo juga meminta Bawaslu agar menghentikan tayangan beberapa stasiun TV tentang tabulasi hasil suara pemilu 2019 yang cenderung dan dapat membohongi publik dan menyesatkan masyarakat.

Irfan
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya