Pilar Indonesia

Aktivis Ngaku Ditodongkan Pistol, Gabungan Ormas Cari Owner MTC

Gabungan aktivis ormas datangi MTC, Ahad (26/5) malam.
Makassar, Pilarindonesia.com - Gabungan aktivis ormas mendatangi pusat perbelanjaan Makassar Trade Centre (MTC), Ahad (26/5), malam tadi.

Mereka mencari owner MTC, Hasan Basri alias Bang Hasan, yang diduga melakukan penodongan senjata api jenis pistol kepada Hendrik, salah seorang aktivis ormas Pemuda Pancasila.

Beruntung aparat kepolisian cepat datang mengamankan lokasi dan menenangkan massa.

"Kami tidak terima rekan kami diperlakukan seperti itu. Kami ingin pelaku segera diproses," kata Zulkifli, kader Pemuda Pancasila, kepada sejumlah personel kepolisian.

Dia meminta agar hukum ditegakkan dan tidak berat sebelah. Siapa pun pelakunya, Zulkifli mendesak kepolisian segera menangkap pelaku.

"Kalau kasus ini tidak diproses dan pelaku dibiarkan bebas, kami yang akan mengambil alih," tegasnya.

Senada dengan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Makassar, Habib Ali Al Hamid, yang juga hadir di tempat itu.

Dia mengancam akan kembali ke lokasi itu apabila pelaku tak kunjung diproses hukum oleh aparat.

Adapun penyampaian kepolisian kepada gabungan aktivis, mereka berjanji akan menindaklanjuti kasus itu.

Kasus itu telah dilaporkan Hendrik ke Polres Pelabuhan Makassar dengan nomor polisi LP/176/V/2019/Sulsel/Res Pelabuhan Makassar.

Berdasarkan laporan kepolisian, Hendrik mengaku tiba-tiba ditodongkan pistol oleh Bang Hasan di lobi Condotel Makassar, Jalan Bulusaraung, Ahad sore, saat berdialog dengan pelaku masalah keluhannya dengan kondisi Karebosi Link.

Bang Hasan dikenal sebagai pemilik Condotel, MTC dan juga Karebosi Link.

Irfan







Kesaksian Direktur LBH Muslim Makassar Detik-detik Aksi 22 Berujung Kerusuhan

Abdullah Mahir di tengah kerumunan Aksi 22

Jakarta, Pilarindonesia.com – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muslim Makassar, Abdullah Mahir, menceritakan detik-detik terjadinya kerusuhan dalam unjuk rasa menuntut ditegakkannya keadilan atas dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pilpres, yang berlangsung di depan Gedung Bawaslu, DKI Jakarta, pada 21-22 Mei 2019.
  
Menurutnya, hari pertama aksi yang dimulai pada pukul 14.00 itu, massa berkumpul di Jalan HM Thamrin, Jalan KH Wahid Hasyim dan sekitarnya. Jalannya kegiatan berlangsung damai dan tertib hingga selesai shalat Tarawih malam harinya.

“Atas arahan dari pimpinan aksi yang meminta agar massa membubarkan diri, dan massa pun mengikuti arahan. Massa kemudian berangsur meninggalkan lokasi,” kata Bang Doel—sapaan akrabnya—kepada Pilarindonesia.com, Sabtu (25/5).

Belum sempat semua peserta aksi mengosongkan titik aksi, tiba-tiba saja muncul sekelompok orang melakukan provokasi dengan menyerang aparat menggunakan batu dan petasan.

Berselang beberapa detik, personel kepolisian pun membalasnya dengan tembakan gas air mata guna menghalau massa.

Bang Doel mengatakan, melihat banyaknya korban berjatuhan, terutama dari kalangan ibu-ibu, akhirnya massa yang tadinya hendak membubarkan diri melakukan perlawanan dengan mengambil benda yang bisa dilemparkan ke arah aparat.

Kendati demikian, pengacara kondang ini memastikan bahwa bentrok yang terjadi di sekitar Gedung Bawaslu dan di kawasan Jalan Petamburan, kondisinya berbeda.

“Kita sangat berharap peristiwa ini tidak terulang lagi, serta kelompok yang disebut-sebut sebagai provokator dan perusuh, diusut, diungkap, dan ditangkap aktornya,” tegas Bang Doel.

Baca juga




Irfan

Panglima PAS 08 Sulawesi Selatan Minta Kasus Pelanggaran HAM di Aksi 22 Dibawa ke Mahkamah Internasional

Panglima PAS O8 Sulsel, Ryan Latief.
Jakarta, Pilarindonesia.com – Panglima PAS 08 Sulawesi Selatan, Ryan Latief, meminta kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi agar segera membentuk tim pencari fakta (TPF) dalam mengungkap kasus kematian dan hilangnya puluhan orang saat aksi damai berujung anarkis pada 21-22 Mei 2019.

“Saya meminta BPN membentuk TPF dan membuat laporan serta membawanya ke Mahkamah Internasional, karena sangat jelas telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam peristiwa itu,” ujarnya, Sabtu (25/5).

Ryan menganggap, bagaimana pun juga para peserta unjuk rasa yang menjadi korban adalah anak bangsa yang kala itu menuntut ditegakkannya keadilan atas dugaan telah terjadi kecurangan luar biasa dalam penyelenggaraan pemilihan presiden.

Gubernur LSM LIRA Sulawesi Selatan itu mengingatkan bahwa sekarang ini yang mesti dituntut adalah pertanggungjawaban dari pihak yang telah merampas hak asasi dari para korban.

“Kalau tuntutan Prabowo-Sandi soal hasil Pilpres, sementara kita tunggu persidangan Mahkamah Konstitusi. Yang harus kita fokuskan saat ini adalah masalah pelanggaran HAM. Ini tidak bisa kita terima,” kata Ryan.

Terkait meninggalnya sejumlah korban dan hilangnya beberapa warga, sejumlah lembaga telah melakukan upaya advokasi dan pencarian, seperti Front Pembela Islam (FPI), Lembagan Bantuan Hukum (LBH) Bang Japar, lembaga kemanusiaan Mer-C serta Amnesty Yayasan Internasional Indonesia.

Data terakhir yang diperoleh dari FPI menyebutkan, sebanyak 57 warga dinyatakan hilang, sedangkan dari LBH Bang Japar, sudah menerima laporan sekitar 47 info kehilangan warga. Kasus itu juga telah dilaporkan ke Komnas HAM.

Adapun korban meninggal berdasarkan penyampaian Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, sebanyak 8 orang.

Baca juga 

LBH Bang Japar Segera Mencari Warga yang Hilang saat Kerusuhan 21-22 Mei

FPI Terima Laporan 57 Orang Hilang dalam Kerusuhan 21-22 Mei

Prabowo-Sandi Telah Ajukan Gugatan, MK Diharapkan Tegakkan Keadilan


Irfan 

LBH Bang Japar Segera Mencari Warga yang Hilang saat Kerusuhan 21-22 Mei

Kelompok perusuh melempari batu aparat. Foto: Istimewa
Jakarta, Pilarindonesia.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bang Japar telah menerima sebanyak 45 laporan kehilangan orang saat terjadi unjuk rasa berujung anarkis di sekitar gedung Bawaslu, Jakarta, pada 21-22 Mei 2019.

"Sampai sekarang ini masih banyak warga berdatangan melaporkan keluarga mereka yang hilang," Irwansyah, salah seorang anggota tim advokat LBH Bang Japar, Sabtu (25/5).

Dia memastikan, pihaknya akan berupaya melakukan pencarian terhadap para warga yang dilaporkan hilang itu.

Irwansyah mengatakan, LBH Bang Japar belum memikirkan rencana tindak lanjut akan dibawa ke mana dari aduan warga tersebut, karena akan berfokus melakukan pencarian terlebih dahulu.

"Kalau untuk advokasinya, sementara ini kita belum ambil langkah untuk ke lembaga mana. Yang jelas, kita lihat mekanisme hukumnya dulu, seperti apa," terangnya.

Sebelumnya, Front Pembela Islam (FPI) juga telah menerima laporan kehilangan warga yang jumlahnya mencapai 57 orang. Hingga kini, nasib mereka belum diketahui, apakah masih hidup atau sudah meninggal.

Kerusuhan antara aparat dan kelompok perusuh yang mendomplengi Aksi 22 pecah sampai meluas ke sekitar kediaman Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, di Jalan Petamburan, hingga mengakibatkan sejumlah warga tewas.

Kepolisian sudah memastikan bahwa Aksi 22, yang dipelopori pendukung Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, ditunggangi kelompok provokator. Sejumlah pelaku pun sudah diamankan Polda Metro Jaya.

Baca juga

FPI: 57 Warga Hilang yang Belum Diketahui Nasibnya

Tim Pengacara Prabowo-Sandi Harap Hakim MK Adil

Keluarga Forum Zakat Kecam Tindakan Represif Aparat

Irfan

Prabowo-Sandi Telah Ajukan Gugatan, MK Diharapkan Tegakkan Keadilan

Penyerahan berkas ke  pihak MK. Foto: Suara.com

Jakarta, Pilarindonesia.com – Tim kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, telah menyerahkan berkas gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5), malam.

Sebanyak delapan pengacara mengawal berkas gugatan sengketa pemilihan presiden 2019 tersebut, di antaranya mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Denny Indrayana serta pengacara kondang Teuku Nasrullah.  

Kepada media usai penyerahan berkas gugatan, Bambang Widjojanto mengatakan, ada beberapa argumen penting telah diajukan.

“Inti permohonan di antaranya kami mencoba merumuskan apa benar telah terjadi satu tindakan yang bisa dikualifikasi sebagai terstuktur, sistematik dan massif. Ada beberapa argumen dan sejumlah alat bukti pendukung yang mampu menjelaskan,” ujarnya di Gedung MK.

Didampingi Denny Indrayana dan penanggung jawab tim hukum Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, Bambang menyatakan akan berupa mendorong Mahkamah Konstitusi agar tidak sekadar menjadi mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tetapi memeriksa pelaporan dugaan kecurangan yang dianggapnya cukup dahsyat, sehingga membuat publik memberikan pernyataan bahwa ini merupakan Pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri. 

Ia menjelaskan, yang paling mengerikan kalau menggunakan standar Pemilu 1955, padahal justru di situ diperlihatkan bahwa pemilu yang paling demokratis itu terjadi ketika awal kemerdekaan. 
"Sehingga permohonan ini menjadi penting. Bukan karena siapa yang mengajukan, tapi MK akan diuji apakah dia pantas untuk menjadi satu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masyarakat di masa yang akan datang," terang Bambang. 

Olehnya, pengacara senior itu melanjutkan, pada titik inilah permohonan ini menjadi sangat penting untuk disimak, sehingga Bambang juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memperhatikan dengan sungguh-sungguh proses sengketa pemilihan umum yang berkaitan dengan calon presiden dan wapres itu. 

"Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," ujarnya. 
Baca juga




Irfan